Yogya Bike Rendezvous; antara Parade Hedonisme dan Rasa Kebangsaan

 

Bikers tour convoy

Meskipun Yogya Bike Rendezvous (YBR) jauh ada di Yogyakarta, namun perkara penghadangan Elanto Wijoyono pada serombongan bikers Motor Gede (Moge) itu menarik respon orang kebanyakan secara luas. Jika diperhatikan secara online, komentar dan kritikan pedas-terutama di media sosial-terhadap acara tahunan YBR itu mengemuka seiring serangan balik dan konferensi pers oleh panitia dilakukan untuk meng”clearkan” peristiwa sesungguhnya.

Saya fikir bagi masyarakat awam bermodal ekonomi pas-pas-an, apa yang dilakukan Elanto W sangat pas dengan suasana bathin yang mereka rasakan saat ini. Hidup ditengah korupsi yang seolah tak habis-habisnya, dan si kaya makin kaya sedangkan si miskin makin trengginas ditimpa kesusahan tiada hari. Saya melihat ada nuansa kecemburuan sosial dan rasa kesal yang bukan sehari dua, ia terkesan menahun dan kronis.

Yang pertama, Elanto W mengajarkan kepada kita bahwa warga biasa saja berhak atas fasilitas publik, juga berhak protes apabila ada pelanggaran terhadap hak-hak itu. Meskipun dalam kasus ini, penerobosan rombongan Moge bisa jadi benar sebab pasal 134 point g UU 22 tahun2009 tentang Lalu lintas itu menyatakan mereka termasuk konvoi kendaraan yang bisa dianggap prioritas utama pengguna jalan. Jadi sah saja ketika lampu merah, gas tetap ditarik kencang.

Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan hak pengguna ibu penjemput anaknya pulang sekolah, si bapak yang bergegas ke rumah sakit menjenguk ibunya yang sedang sakit keras, karyawan kantor yang dikejar deadline, pegawai PNS yang juga ditunggu kehadirannya, atau bus sekolah, yang semuanya punya hak. Semuanya juga merasa prioritas. Ketika Elanto protes, ia hendak mengatakan bahwa lampu merah seyogyanya dipandang sebagai pemberi hak secara berimbang.

Berikutnya, saya merasa ada persoalan yang mendasar dari kejadian itu. Bahwa, betapa konvoi sepeda motor berharga ratusan juta itu seperti parade kekayaan. Ketika ratusan bikers dari seluruh daerah berkumpul di Yogyakarta pada minggu itu seperti berkumpulnya golongan berpunya yang lebih berhak atas fasilitas publik dibandingkan pemilik sepeda motor berharga 10 jutaan atau angkutan kota. Analoginya, ketika kami kaya maka kami berhak atas fasilitas umum daripada anda yang miskin. Ini mirip-mirip, seperti ungkapan “si miskin tak boleh sakit” itu.

Kemudian, jika ditarik lebih jauh lagi, ini semacam parade hedonisme, mirip sang raja dan bangsawan yang mesti dieluk-elukan sepanjang jalan oleh rakyat jelata. Betapa yang berduit bisa berlagak di sepanjang jalan dengan senyum lebar. Namun, disisi yang lain, rakyat jelata itu tersenyum kecut. Ia merana di dalam hati melihat sang bangsawan yang bisa jadi hilang rasa kebangsaannya.

Itulah mengapa aksi Elanto seolah penegas bahwa masyarakat bisa jadi sudah tak tahan lagi pada parade tahunan itu. Masyarakat sekarang bukan lagi rakyat jelata yang tertunduk tak berdaya. Kini, teriakan masyarakat bisa didengar luas seantero jagad dan dukungan massa bisa didapat. Meskipun, ia bisa jadi dukungan maya. Harus disadari bahwa sosial media (sosmed) dewasa ini tak semata situs berkawan dan bersalam ria, namun ia menjadi penarik simpati massa. Bukankah, Jokowi meraih popularitasnya juga tak lepas dari peran sosmed itu.

Demikianlah, suara Elanto gampang saja didengar oleh siapa pun dia dari belahan pulau manapun di Indonesia. Janganlah heran, ketika ramai orang bersimpati pada Elanto. Bisa jadi, suara Elanto adalah suara rakyat Indonesia saat ini. Suara rakyat yang jenuh dengan parade hedonisme di sebuah bangsa dengan himpitan ekonomi saat ini.

Terlepas dari niatan hajatan YBR untuk meningkatkan rasa kesadaran dan nasionalisme dengan berkumpul bersama. Ditambah dengan efek pemasukan pendapatan dari bikers yang menginap, makan, beli aksesoris dan sebagainya. Kemudian, permintaan maaf dari panitia dikemudian hari selepas insiden untuk menetralisir masalah itu.  Namun, kita tetap tak bisa menutup mata, bahwa insiden penghadangan dan ramainya orang berbincang di sosmed sebagai bukti bahwa ada “masalah” pada perkara semacam ini.

Jikapun, golongan pro bilang bahwa apa yang dilakukan kepolisian sudah benar, seperti halnya kepolisian mengawal demo ormas atau konvoi supporter bola yang sudah-sudah. Lantas, apakah  bikers ini mau disamakan dengan golongan itu, konvoi supporter yang kalap dan kebanyakan ABG labil itu?, yang menang ataupun kalah tetap anarkis. Selain itu, bukankah parade semacam ini semacam pertentangan dari framing sosial ke-Jokowian-an itu, yang penuh dengan nilai merakyat, sensitif, dan sederhana.

Terakhir, saya yakin, pemilik Moge itu adalah mereka yang berfikiran maju dan berpendidikan. Menjadi kaya tak lantas salah, malahan setiap orang dianjurkan untuk berpunya. Seyogyanya, memiliki kelebihan semakin bermanfaat bagi orang lain, atau cukup tunjukkan simpati anda. Tak usah muluk-muluk untuk itu, cukuplah berhenti ketika lampu merah, itu saja. ***